Kejagung Lanjutkan Proses Hukum Riza Chalid

Hukum14 Dilihat

Boyamin merujuk Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa perkara tetap dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa apabila telah dipanggil secara sah namun tidak hadir tanpa alasan yang sah. Ia juga menyinggung dugaan penggunaan paspor negara lain oleh Riza Chalid saat bepergian ke luar negeri melalui Balikpapan pada tahun 2023.

Diketahui Kejagung kembali menetapkan Riza Chalid sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penetapan ini merupakan pengembangan setelah Riza menjadi tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018–2023.

Kejagung juga telah menyita total sembilan kendaraan, mulai dari Mini Cooper, Toyota Alphard, tiga sedan Mercedes-Benz, hingga mobil BMW. Selain itu, penyidik turut menyita sejumlah uang tunai dengan pecahan dolar hingga rupiah.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 18 tersangka, mulai dari Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Selain itu, Kejagung juga menetapkan Mohammad Riza Chalid selaku Beneficial Owner dari PT Orbit Terminal Merak (OTM) dan anaknya Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

Kejagung menyebut total kerugian negara dalam perkara korupsi tersebut mencapai Rp285 triliun, terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun dan Rp91,3 triliun dari kerugian perekonomian negara.