Diprotes Buruh, Khofifah Sebut UMP Jatim 2027 Rp2,73 Juta Sudah Pertimbangkan KHL

Berita7 Dilihat
banner 468x60

SURABAYA, NUSANTARAVOICE.COM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2027 sebesar Rp2.730.000. Pemerintah provinsi beralasan penetapan ini telah mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), namun keputusan tersebut tetap memicu protes dari kalangan buruh karena dinilai masih jauh di bawah standar KHL.

Khofifah menandatangani keputusan pada 21 November 2026, dengan kenaikan sebesar 11,57% (naik Rp283.119) dibandingkan tahun 2026, berlaku efektif 1 Januari 2027. Pemerintah provinsi menyatakan bahwa penetapan ini mempertimbangkan inflasi (3,33%), pertumbuhan ekonomi (5,82%), serta KHL sebesar Rp3.742.675.

banner 970x250

Setelah kenaikan, rasio UMP terhadap KHL meningkat dari 65,38% pada tahun 2026 menjadi 72,94%. Pihak berwenang mengeklaim angka ini lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat (70,62%) dan Jawa Tengah (71%).

Kalangan buruh tidak menerima alasan “mempertimbangkan KHL” tersebut. KSPI dan FSPMI Jawa Timur menunjukkan bahwa UMP masih memiliki selisih sekitar Rp1.012.675 dari KHL, yang berarti pekerja masih hidup sekitar Rp1 juta lebih rendah dari standar layak setiap bulannya.

“Kami menuntut UMP ditetapkan minimal Rp3.742.675, setara 100% KHL. Alasan mempertimbangkan KHL tidak cukup jika selisihnya masih Rp1 juta,” tegas perwakilan buruh.

banner 336x280
Baca juga:  Misi Teheran: Menjemput Mandat Perdamaian di Tengah Arus Geopolitik

Komentar