KAMASTA Siapkan Laporan ke Bareskrim dan Aksi Demonstrasi, KTT PT KDI Jadi Sorotan Dugaan Kecelakaan Kerja

Berita17 Dilihat
banner 468x60

Adapun instansi yang menjadi sasaran penyampaian aspirasi KAMASTA meliputi Dirtipidter Bareskrim Polri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Ketenagakerjaan, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Kepada Kementerian ESDM, KAMASTA mendesak dilakukannya pemeriksaan teknis terhadap pelaksanaan kewajiban KTT PT KDI, termasuk evaluasi terhadap penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik. Jika ditemukan pelanggaran, KAMASTA meminta penjatuhan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

banner 970x250

Sementara kepada Kementerian Ketenagakerjaan, KAMASTA meminta pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan tenaga kerja, khususnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Tidak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan juga diminta melakukan verifikasi terhadap dugaan adanya pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. KAMASTA ingin memastikan hak-hak pekerja dan keluarga korban mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

KAMASTA turut meminta agar hubungan kerja sama operasional antara PT KDI dan PT Reskita Mining Indonesia ditelusuri, terutama menyangkut pembagian tanggung jawab terhadap pekerja, kewajiban keselamatan kerja, serta kepesertaan jaminan sosial.

Ramadhan: Jangan Ada Pihak yang Lepas Tangan

Ramadhan menegaskan bahwa persoalan kecelakaan kerja di sektor pertambangan harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keselamatan pekerja bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui pengawasan dan penerapan standar keselamatan secara nyata.

Baca juga:  Dari Papua ke G20, Gibran Gaungkan AI Beretika untuk Indonesia Maju

“Kami tidak ingin ada pihak yang saling melempar tanggung jawab. Perusahaan harus menjalankan kewajibannya, pejabat teknis harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya, dan pemerintah harus hadir memastikan aturan dijalankan. Jangan sampai nyawa pekerja menjadi korban, tetapi penanganan kasusnya tidak memiliki kejelasan,” ungkapnya.

Ia kembali menegaskan bahwa KAMASTA akan mengawal rencana pelaporan ke Bareskrim Polri dan aksi demonstrasi hingga terdapat tindak lanjut konkret dari lembaga yang berwenang.

“Nyawa pekerja bukan angka statistik. Kami akan terus bersuara dan mengawal persoalan ini. Jumat, 20 November 2026, menjadi momentum bagi kami untuk menyampaikan tuntutan secara terbuka. Kami mendesak pengusutan menyeluruh, transparansi, dan pertanggungjawaban hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran,” tutup Ramadhan.

banner 336x280

Komentar