AP2 Indonesia Soroti Dugaan Pelanggaran Lingkungan PT Multi Surveyor Indonesia, Siap Geruduk KLH dan Mabes Polri

banner 468x60

JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Aliansi Pemuda dan Pelajar Indonesia (AP2 Indonesia) berencana menggelar aksi demonstrasi di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat, 20 November 2026. Aksi tersebut merupakan bentuk desakan terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera memeriksa dugaan ketidakpatuhan PT Multi Surveyor Indonesia terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa surveyor independen, inspeksi mineral nikel laterit, dan analisis laboratorium itu menjadi sorotan AP2 Indonesia terkait dugaan belum terpenuhinya sejumlah kewajiban lingkungan, khususnya menyangkut pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta kelengkapan dokumen persetujuan lingkungan.

banner 970x250

Ketua Umum AP2 Indonesia, Fardin Nage, menilai aktivitas usaha yang berkaitan dengan inspeksi dan analisis mineral harus berada dalam pengawasan ketat pemerintah. Menurutnya, perusahaan yang menjalankan kegiatan laboratorium wajib memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kami mempertanyakan komitmen perusahaan dalam memenuhi kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Jangan sampai aktivitas bisnis yang berkaitan dengan industri pertambangan justru mengabaikan aspek pengelolaan limbah dan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan,” tegas Fardin.

AP2 Indonesia menilai dugaan tidak tersedianya fasilitas penyimpanan sementara Limbah B3, apabila terbukti dan diwajibkan berdasarkan ketentuan, merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung.

Baca juga:  Kado Ulang Tahun untuk Rakyat: Kisah Perahu Layar dan Filosofi Kepala Ikan

Menurut Fardin, pemerintah tidak cukup hanya meminta klarifikasi tertulis dari pihak perusahaan. Kementerian Lingkungan Hidup harus turun langsung memeriksa kondisi operasional, mengidentifikasi jenis limbah yang dihasilkan, menelusuri mekanisme penyimpanan, serta memastikan proses pengangkutan dan pengolahan limbah dilakukan sesuai standar yang berlaku.

Desak KLH Buka Dokumen dan Audit Kepatuhan Lingkungan

AP2 Indonesia secara khusus mendesak Menteri Lingkungan Hidup untuk memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap PT Multi Surveyor Indonesia.

Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup legalitas persetujuan lingkungan, kesesuaian dokumen dengan aktivitas operasional perusahaan, pemenuhan persetujuan teknis apabila dipersyaratkan, serta sistem pengelolaan limbah yang dihasilkan dari aktivitas inspeksi dan laboratorium.

AP2 Indonesia juga meminta pemerintah memastikan apakah perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban pengelolaan Limbah B3 berdasarkan jenis, karakteristik, dan skala kegiatan usahanya.

“Jangan ada pembiaran. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Fardin.

Mabes Polri Diminta Turun Tangan

banner 336x280

Komentar