AP2 Indonesia Soroti Dugaan Pelanggaran Lingkungan PT Multi Surveyor Indonesia, Siap Geruduk KLH dan Mabes Polri

banner 468x60

Selain mendesak Kementerian Lingkungan Hidup, AP2 Indonesia juga meminta Mabes Polri melakukan penelusuran apabila terdapat bukti awal yang mengarah pada dugaan tindak pidana lingkungan hidup.

Fardin menegaskan, penegakan hukum harus berjalan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran administratif, perusahaan harus dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Sementara jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus dilanjutkan melalui mekanisme yang berlaku.

banner 970x250

Menurut AP2 Indonesia, persoalan pengelolaan limbah tidak boleh dipandang sebagai urusan internal perusahaan semata. Sebab, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup merupakan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Jumat 20 November, AP2 Indonesia Siapkan Aksi Demonstrasi

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, AP2 Indonesia memastikan akan menggelar aksi demonstrasi pada Jumat, 20 November 2026, dengan dua titik aksi, yakni Kementerian Lingkungan Hidup RI dan Mabes Polri.

Dalam aksi tersebut, AP2 Indonesia akan menyampaikan tuntutan agar pemerintah segera melakukan pemeriksaan lapangan, membuka transparansi dokumen lingkungan perusahaan, serta memastikan seluruh dugaan ketidakpatuhan ditindaklanjuti secara hukum.

“Kami akan menggeruduk Kementerian Lingkungan Hidup dan Mabes Polri. Kami tidak ingin persoalan ini hanya berhenti pada surat-menyurat dan klarifikasi tanpa ada kepastian pemeriksaan. Kami mendesak negara hadir, turun langsung, membuka fakta, dan memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses sesuai hukum,” tegas Fardin.

Baca juga:  Instruksi Tegas Kombes Afrizal Asri: Brimob NTT Dobrak Isolasi 16 Tahun Rakyat Belu!

Ia juga mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di sektor jasa inspeksi dan analisis mineral nikel apabila dugaan ketidakpatuhan terhadap kewajiban lingkungan tidak segera diperiksa.

“Jangan sampai perusahaan terus menjalankan aktivitas bisnis, sementara kewajiban perlindungan lingkungan justru luput dari pengawasan. Kami ingin ada kejelasan dan transparansi kepada publik,” tambahnya.

AP2 Indonesia menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kepastian langkah pemeriksaan dan tindak lanjut dari instansi terkait.

“Lingkungan hidup adalah hak masyarakat. Karena itu, setiap pelaku usaha wajib bertanggung jawab dan negara berkewajiban memastikan hukum lingkungan ditegakkan tanpa pandang bulu,” tutup Fardin Nage.

banner 336x280

Komentar