Aksi Jilid II di Mabes Polri: KMH SULTRA JAKARTA Desak Usut Aktivitas PT TRK Setelah IUP Berakhir, Kontrak Kerjasama, Konflik Agraria, dan Jamrek 1,53 Milliar

Hukum10 Dilihat

Menurut Rahim, pemeriksaan terhadap pimpinan perusahaan diperlukan untuk menelusuri tanggung jawab manajemen terkait status perizinan, dugaan sengketa lahan dengan warga, legalitas kegiatan hauling, kewajiban perpajakan, pengelolaan dana reklamasi dan pascatambang, hingga dugaan persoalan lingkungan hidup.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyentuh persoalan di tingkat operasional, sementara pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan kebijakan perusahaan justru tidak diperiksa. Apabila ditemukan bukti yang cukup, kami mendesak agar tindakan hukum dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Koalisi juga menyoroti informasi mengenai posisi Najmuddin Haruna (NH) yang disebut menjabat sebagai Wakil DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Rahim menegaskan, jabatan politik maupun kedekatan dengan kekuatan tertentu tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk memperoleh perlakuan istimewa atau terhindar dari proses hukum.

Koalisi berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut dan memastikan penanganannya berjalan profesional, transparan, serta bebas dari intervensi. Mereka juga meminta komitmen pemberantasan pertambangan ilegal sebagaimana menjadi perhatian pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diwujudkan melalui langkah penegakan hukum yang konkret.

Dalam aksi Jilid II tersebut, KMH Sultra–Jakarta menyampaikan beberapa tuntutan kepada sejumlah lembaga negara dan institusi terkait, yaitu:

  1. Kepada Kapolri: Menginstruksikan jajaran kepolisian, khususnya Bareskrim Polri, untuk mengusut tuntas dugaan aktivitas pertambangan ilegal PT TRK serta menelusuri pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik mafia tambang.
  2. Kepada Dirreskrimsus Bareskrim Polri: Segera memanggil dan memeriksa Najmuddin Haruna alias Jojon selaku Direktur Utama/CEO PT TRK terkait dugaan persoalan perizinan, aktivitas pertambangan, sengketa lahan, kewajiban perpajakan, legalitas hauling, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang.
  3. Kepada Satgas PKH, Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung RI, dan Kementrian ESDM: Melakukan pemeriksaan lapangan terhadap aktivitas pertambangan PT TRK di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, guna memastikan legalitas dan kesesuaian kegiatan perusahaan dengan ketentuan perundang-undangan.
  4. Kepada Kejaksaan Agung RI: Menelusuri tata kelola dan aktivitas keuangan PT TRK, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta potensi kerugian keuangan negara.
  5. Kepada Satgas PKH: Memeriksa titik koordinat, luas pembukaan kawasan hutan, serta kesesuaian aktivitas perusahaan dengan ketentuan penggunaan kawasan hutan.
  6. Kepada Kementerian ESDM RI dan Ditjen Minerba: Mengevaluasi status perizinan IUP, legalitas kegiatan hauling, serta pemenuhan kewajiban reklamasi dan pascatambang PT TRK.
  7. Kepada KPK RI: Menelusuri asal-usul harta kekayaan Najmuddin Haruna, termasuk memeriksa kesesuaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) apabila yang bersangkutan termasuk pihak yang wajib melaporkannya.
  8. Kepada BPK RI: Melakukan audit dan pemeriksaan sesuai kewenangannya terhadap aspek penerimaan negara, kewajiban keuangan, serta potensi kerugian negara yang berkaitan dengan aktivitas PT TRK sepanjang periode 2020–2026
  9. Kepada DPP Partai Gerindra: Meminta klarifikasi dan evaluasi terhadap informasi mengenai jabatan Najmuddin Haruna sebagai Wakil DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan serta mengambil langkah organisasi apabila ditemukan pelanggaran sesuai ketentuan internal partai.

Terakhir, Rahim menegaskan bahwa aksi Jilid II bukan merupakan akhir dari perjuangan Koalisi. Pihaknya menyatakan akan kembali menggelar aksi Jilid III dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tidak ada respons dan langkah konkret dari lembaga-lembaga terkait.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada langkah nyata dari aparat penegak hukum. Jangan biarkan kepentingan korporasi mengalahkan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum di negeri ini,” tutup Rahim.