Besok AP2 Indonesia Kembali Geruduk Kejagung RI: Minta Tangkap HA Dugaan Terlibat Korupsi Tambang Bersama AK

Hukum3 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Aliansi Pemuda dan Pelajar Indonesia (AP2 Indonesia) memastikan kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin, 16 November 2026. Aksi ini merupakan bentuk tekanan publik sekaligus peringatan keras kepada Kejaksaan Agung agar tidak setengah hati dalam membongkar dugaan korupsi sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara yang diduga memiliki keterkaitan dengan AK dan menyeret nama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara berinisial HA.


AP2 Indonesia menilai bahwa pengusutan perkara korupsi pertambangan tidak boleh berhenti pada aktor-aktor tertentu, sementara dugaan keterlibatan pihak lain yang memiliki posisi strategis justru belum mendapatkan pendalaman secara terbuka dan menyeluruh. Apalagi, ketika muncul dugaan hubungan afiliasi, pengendalian usaha, maupun keterkaitan kepentingan antara HA dan AK, maka seluruh fakta tersebut harus menjadi perhatian serius penyidik.

banner 970x250

Ketua Umum DPP AP2 Indonesia, Fardin Nage, menegaskan bahwa Kejaksaan Agung harus menunjukkan keberanian dalam mengusut perkara ini tanpa pandang bulu. Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat tegas terhadap pihak tertentu, tetapi kehilangan keberanian ketika harus menelusuri dugaan keterlibatan orang-orang yang memiliki jabatan dan pengaruh politik.


“Senin besok kami kembali mendatangi Kejaksaan Agung. Kami tidak ingin kasus dugaan korupsi tambang di Sulawesi Tenggara hanya menjadi panggung penindakan terhadap pihak-pihak tertentu, sementara dugaan keterlibatan HA dan relasinya dengan AK tidak diusut secara serius. Jangan ada kesan bahwa jabatan politik menjadi tameng untuk menghindari pemeriksaan hukum,” tegas Fardin.

Baca juga:  KPK OTT Wali Kota Madiun Maidi, 15 Orang Diamankan dan Uang Ratusan Juta Disita

Menurut AP2 Indonesia, persoalan ini bukan sekadar menyangkut nama seseorang, melainkan menyangkut integritas penegakan hukum dan keberanian negara dalam membongkar dugaan kejahatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Jika terdapat indikasi keterlibatan pejabat publik dalam suatu perkara korupsi, maka penyidik wajib menelusurinya secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti.

banner 336x280

Komentar