AP2 Indonesia secara khusus mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera memeriksa HA secara mendalam, mengungkap konstruksi hubungan dan dugaan afiliasinya dengan AK, menelusuri kemungkinan adanya aliran dana maupun keuntungan dari aktivitas pertambangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta menguji seluruh dugaan peran dan keterlibatan pihak-pihak yang relevan.
Apabila alat bukti telah memenuhi ketentuan hukum, AP2 Indonesia mendesak agar HA segera ditetapkan sebagai tersangka.
Fardin Nage juga mengingatkan bahwa Kejaksaan Agung tidak boleh membiarkan munculnya persepsi publik bahwa penanganan perkara korupsi dapat berjalan berbeda ketika berhadapan dengan pejabat yang memiliki kekuatan politik.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan mereka yang memiliki jabatan. Kami ingin melihat keberanian Kejaksaan Agung membongkar perkara ini sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terbukti terlibat harus bertanggung jawab. Tidak boleh ada aktor yang dilindungi, tidak boleh ada nama yang dikecualikan, dan tidak boleh ada ruang kompromi dalam pemberantasan korupsi,” lanjutnya.
AP2 Indonesia berpandangan bahwa kekayaan sumber daya alam Sulawesi Tenggara bukan milik segelintir elite politik maupun kelompok pengusaha tertentu. Sektor pertambangan harus dikelola berdasarkan hukum, transparansi, dan kepentingan rakyat. Dugaan praktik korupsi yang merugikan negara dan mencederai kepentingan publik harus diusut secara menyeluruh.
Melalui aksi demonstrasi lanjutan ini, AP2 Indonesia menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan persoalan tersebut hanya karena telah menyampaikan desakan sebelumnya. Kejaksaan Agung harus memberikan respons konkret melalui langkah penyelidikan dan penyidikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Komentar