JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Jaringan Mahasiswa Pemerhati Tambang Indonesia (JATI) menantang Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk segera memanggil dan memeriksa DW, Bupati aktif Muna Barat, terkait dugaan keterkaitannya dengan jaringan perusahaan tambang nikel yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan (AK), dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel.
Desakan tersebut disampaikan Jenderal Lapangan JATI, Alwin Hidayat. Ia menilai penyidikan perkara pertambangan nikel tidak boleh berhenti hanya pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, seluruh mata rantai kepemilikan, pengendalian perusahaan, riwayat kepengurusan, hingga aliran keuntungan harus dibongkar secara menyeluruh.
Ia secara khusus menyoroti rekam jejak DW yang, berdasarkan informasi dan data yang dihimpun organisasi tersebut, pernah menjabat sebagai Direktur PT Arga Morini Indah (PT AMI) dan PT Arga Morini Indotama (PT AMINDO) pada periode 2019–2024.
DW disebut tidak lagi tercantum dalam struktur direksi setelah menyatakan maju sebagai calon Bupati Muna Barat pada Pilkada 2023. Namun, JATI menilai perubahan jabatan tersebut tidak boleh menghentikan penelusuran terhadap aktivitas perusahaan selama periode kepemimpinannya.
Alwin menegaskan, riwayat jabatan seseorang dalam perusahaan yang berkaitan dengan perkara hukum merupakan bagian penting yang perlu didalami penyidik, terutama untuk mengetahui siapa yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, mengendalikan operasional, serta menikmati keuntungan dari aktivitas pertambangan.
Sorotan JATI semakin menguat setelah Kejagung mengungkap enam perusahaan tambang nikel yang disebut terafiliasi dengan Arif Kurniawan (AK), selaku Direktur PT Dua Delapan Resource (DDR).
Enam perusahaan tersebut meliputi PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ, yang disebut dijalankan melalui holding PT DDA bersama LEI.
Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel tersebut, Arif Kurniawan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Alwin, penetapan tersangka terhadap AK harus menjadi pintu masuk untuk menelusuri lebih jauh struktur jaringan perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan, termasuk pihak-pihak yang pernah menduduki jabatan strategis dalam perusahaan tersebut.
Alwin meminta Jampidsus Kejagung RI tidak hanya memeriksa struktur kepengurusan yang tercatat saat ini, tetapi juga menelusuri seluruh perubahan direksi, komisaris, pemegang saham, dan pihak yang memiliki kendali atas perusahaan sejak awal hingga berlangsungnya aktivitas pertambangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun JATI, DW disebut pernah menduduki posisi Direktur PT AMI dan PT AMID pada periode 2019–2024. Dalam tuntutannya, JATI juga menyoroti periode kepengurusan 2020–2024 sebagai rentang waktu yang perlu didalami penyidik.
Sementara itu, dalam pemberitaan SultraAktual.id, DW menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi berada di perusahaan tersebut sejak 2023.
“Kalau itu urusan yang lain-lain, saya itu sejak 2023 sudah tidak di sana, sudah tidak di perusahaan itu, itu urusan manajemen lah itu,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari media tersebut.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi penting yang menurut JATI perlu dikonfirmasi melalui pemeriksaan dokumen resmi perusahaan, riwayat perubahan kepengurusan, serta aktivitas bisnis selama periode yang bersangkutan.
JATI berpandangan, berakhirnya jabatan formal dalam sebuah perusahaan tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menelusuri aktivitas dan keputusan yang pernah dilakukan selama seseorang masih menjabat.
Dalam pemberitaan sebelumnya, penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor PT Arga Morini Indotama (AMIDO), perusahaan yang disebut dalam pemberitaan terkait penggeledahan di Kendari dan Buton Tengah.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan di sekitar enam lokasi. Lokasi tersebut termasuk sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan di APL Tower dan Central Park.
Rangkaian penggeledahan tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel.
Alwin meminta penyidik mengembangkan penelusuran terhadap dokumen perusahaan, transaksi keuangan, kepemilikan aset, serta hubungan antarbadan usaha yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan pertambangan tersebut.
Komposisi Saham PT AMI dan Izin Tambang 2.834,96 Hektare
Selain riwayat kepengurusan, struktur kepemilikan saham PT AMI juga menjadi perhatian.
Berdasarkan data MO yang disampaikan, komposisi kepemilikan saham PT AMI terdiri atas:
- PT Jacaranda Indonesia Investama sebesar 28 persen.
- PT Daidan Grup Indonesia sebesar 28 persen.
- PT Virtue Dragon Nickel Industry sebesar 24 persen.
- PT Rowan Sukses Investama sebesar 20 persen.
Dengan komposisi tersebut, struktur kepemilikan PT AMI melibatkan empat badan usaha dengan total kepemilikan saham sebesar 100 persen.
Perusahaan tersebut juga tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 219/DPMPTSP/IV/2020 untuk kegiatan Operasi Produksi komoditas nikel dengan luas wilayah mencapai 2.834,96 hektare.
Selain struktur pemegang saham, data MO turut menampilkan empat nama dalam susunan pengurus perusahaan, yakni MZ sebagai Komisaris, RDS sebagai Direktur, AFZ sebagai Direktur Utama, serta XS sebagai Direktur.
Komentar