Menurut Alwin, data kepemilikan saham dan susunan pengurus tersebut perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan siapa pemilik manfaat akhir (beneficial owner), siapa yang memiliki kendali operasional, serta siapa yang menikmati keuntungan dari aktivitas perusahaan.
Alwin menilai pemeriksaan tidak boleh hanya berpatokan pada struktur perusahaan yang tercatat saat ini. Perubahan kepengurusan dan kepemilikan saham sejak 2017 hingga 2025 juga harus menjadi bagian dari audit investigatif.
Lima Tuntutan JATI kepada Kejaksaan Agung
Atas sejumlah informasi dan perkembangan perkara tersebut, JATI menyampaikan lima tuntutan kepada Kejaksaan Agung RI.
Pertama, mendesak Kejagung RI segera melakukan pendalaman hukum dan mengambil tindakan tegas sesuai alat bukti terhadap DW, yang disebut pernah menjabat sebagai Direktur PT AMI dan PT AMINDO pada periode 2020–2024.
Kedua, meminta Jampidsus Kejagung RI menelusuri dugaan peran DW dalam jaringan perusahaan yang dikaitkan dengan AK, termasuk mendalami dugaan keterlibatannya sebagai pelaku utama maupun operator lapangan.
Ketiga, mendesak penyidik membongkar dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk menelusuri dugaan aliran dana hasil aktivitas pertambangan yang dikaitkan dengan PT AMI dan PT AMINDO.
JATI juga meminta penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana untuk memperoleh rekomendasi partai politik hingga memunculkan skenario calon tunggal melawan kotak kosong dalam Pilkada Muna Barat 2024.
Keempat, meminta Kejagung menelusuri dan mengamankan aset, rekening, properti, serta harta benda yang berdasarkan hasil penyidikan terbukti berkaitan dengan dugaan tindak pidana, termasuk aset yang diduga dialihkan kepada keluarga maupun pihak ketiga.
Kelima, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap susunan direksi dan riwayat kepengurusan PT AMI dan PT AMINDO sepanjang periode 2017–2026 guna mengungkap kemungkinan keterkaitan jabatan, aktivitas perusahaan, dan aliran keuangan dalam perkara tersebut.
JATI Minta Audit Investigatif Struktur Perusahaan Sejak 2017
Tidak berhenti pada lima tuntutan tersebut, Alwin juga merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung agar melakukan penelusuran menyeluruh terhadap struktur direksi dan komisaris saat ini maupun seluruh perubahan kepengurusan perusahaan sejak 2017 hingga 2025.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek penting yang harus dibuka penyidik, antara lain:
- Riwayat direksi dan komisaris setiap perusahaan sejak 2017–2025.
- Perubahan pemegang saham dan pemilik manfaat akhir (beneficial owner).
- Hubungan kepemilikan dan pengendalian antarbadan usaha.
- Pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan operasional dan keuangan.
- Aliran keuntungan serta penerima manfaat dari aktivitas pertambangan.
- Hubungan antara pengurus lama, pengurus baru, dan pihak yang disebut dalam penyidikan.
Alwin menilai penelusuran tersebut penting untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya perubahan struktur formal perusahaan, sementara kendali operasional maupun manfaat ekonomi diduga tetap berada pada pihak tertentu.
Ia juga meminta Kejagung menelusuri kemungkinan hubungan antara aktivitas pertambangan, transaksi keuangan, kepemilikan aset, dan dugaan aliran dana politik yang disebut dalam tuntutan JATI.
Alwin menegaskan bahwa tuntutan JATI merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum agar berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih.
Menurutnya, jabatan publik tidak boleh menjadi penghalang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan apabila ditemukan informasi awal dan bukti yang relevan mengenai dugaan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana.
“Jangan sampai penanganan perkara hanya menyentuh sebagian pihak, sementara pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan justru tidak tersentuh. Kami menantang Kejaksaan Agung untuk membuka secara terang seluruh mata rantai dugaan kejahatan pertambangan ini,” demikian sikap Alwin.
Ia menambahkan, JATI akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut dan mendesak Kejaksaan Agung RI memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah penelusuran terhadap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan perusahaan tambang nikel tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian oleh aparat penegak hukum. DW tetap harus dihormati hak-haknya berdasarkan asas praduga tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kejagung Disebut Pastikan DW Akan Dipanggil
Sementara itu, Humas penerima aduan di Kejaksaan Agung RI, Herman Purwoko, disebut memastikan bahwa Kejaksaan Agung akan segera memanggil dan memeriksa DW.
“Tunggu saja prosesnya dan kami pastikan bahwa La Ode Darwin, Bupati Muna Barat, pasti akan dipanggil,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian JATI yang berharap proses penegakan hukum terhadap perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel dapat berjalan secara transparan dan menyeluruh.
Kini, JATI menantang Kejaksaan Agung untuk tidak hanya membongkar siapa yang berada di balik jaringan perusahaan tambang nikel tersebut, tetapi juga menelusuri siapa yang pernah mengendalikan perusahaan, siapa yang menikmati keuntungan, dan ke mana aliran uang dari aktivitas pertambangan itu bermuara.
Komentar