Ramadhan menilai, penggeledahan kantor perusahaan harus menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengungkap secara menyeluruh pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan aktivitas dan pengelolaan perusahaan tambang tersebut.
JAKARTA, NUSANTARAVOICE,COM– Keluarga Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (Kamasta) melalui Ramadhan mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia segera memeriksa Heri Asiku terkait dugaan keterkaitan PT Apollo Nikel Indonesia (PT ANI) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Kami mendesak Kejaksaan Agung agar tidak berhenti pada penggeledahan kantor perusahaan. Seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan harus diperiksa secara profesional dan transparan, termasuk Heri Asiku,” tegas Ramadhan.
Ia juga meminta Kejagung menelusuri struktur kepemilikan perusahaan, hubungan afiliasi, hingga dugaan aliran keuntungan yang berkaitan dengan perkara tersebut.
“Jangan sampai penegakan hukum hanya menyasar korporasi atau orang-orang tertentu. Jika memang terdapat indikasi keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya harus diperiksa tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Bahkan, Kamasta meminta Kejagung mengambil langkah hukum tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
“Apabila penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup dan memenuhi ketentuan hukum, kami mendesak agar segera dilakukan penetapan tersangka dan penangkapan. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau pengaruh,” lanjut Ramadhan.
Desakan tersebut muncul setelah kantor PT Apollo Nikel Indonesia dikabarkan menjadi salah satu lokasi penggeledahan tim penyidik Kejagung pada Senin, 9 November 2026, di Kendari dan Kabupaten Konawe Utara.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen perizinan dan kegiatan pertambangan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Penyidik juga mengamankan barang bukti elektronik berupa laptop, telepon genggam, dan komputer pribadi.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Saiful Bahri Siregar, menjelaskan bahwa penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara mencakup enam perusahaan.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, AK diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat dari enam perusahaan tambang nikel tersebut.
Komentar