JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM — Penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapat perhatian dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (AMINDO). Organisasi tersebut mendesak penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memperluas penelusuran terhadap dugaan hubungan korporasi, kepemilikan manfaat, hingga relasi sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan pertambangan di wilayah tersebut.
Desakan itu muncul setelah Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Saiful Bahri Siregar, dalam konferensi pers pada 6 November 2026, menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara sepanjang periode 2013–2025.
Dalam penjelasannya, penyidik mengungkap sejumlah perusahaan yang masuk dalam proses penyidikan, yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, aktivitas pertambangan sejumlah perusahaan tersebut diduga berada dalam kendali Arif Kurniawan selaku penerima manfaat atau beneficial owner.
Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di enam lokasi di Jakarta dan mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari dokumen, uang tunai, hingga perangkat elektronik berupa telepon genggam, laptop, dan rekaman CCTV.
Menanggapi perkembangan tersebut, Koordinator AMINDO, Purmadana, menilai pengusutan perkara harus dilakukan secara menyeluruh dengan menelusuri perusahaan lain yang diduga memiliki hubungan bisnis, afiliasi kepemilikan, maupun keterkaitan kepengurusan dengan jaringan korporasi yang sedang diperiksa.
Salah satu yang menjadi perhatian AMINDO adalah PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (AMINDO) yang menjalankan aktivitas pertambangan di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
Menurut Purmadana, terdapat dugaan aktivitas pertambangan kedua perusahaan tersebut di dalam kawasan hutan tanpa dilengkapi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum melakukan verifikasi terhadap dokumen perizinan, titik koordinat kegiatan, status kawasan hutan, serta kesesuaian operasional perusahaan dengan ketentuan perundang-undangan.
“Persoalan ini tidak boleh hanya dilihat dari aspek administrasi perusahaan. Penyidik harus memastikan apakah seluruh aktivitas pertambangan telah sesuai dengan ketentuan, termasuk legalitas penggunaan kawasan hutan dan dokumen perizinannya,” ujar Purmadana, (Senin, 9/11/2026).
Selain persoalan perizinan, AMINDO turut menyoroti rekam jejak kepengurusan PT AMI dan PT AMINDO yang dalam dokumen perusahaan disebut pernah mencantumkan nama La Ode Darwin, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Muna Barat.
Berdasarkan penelusuran dokumen yang disampaikan AMINDO, La Ode Darwin tercatat menduduki posisi direktur pada kedua perusahaan tersebut sejak Desember 2020 hingga Desember 2025. Namun, terdapat perubahan struktur kepengurusan pada 2024 yang menghapus namanya, bertepatan dengan keikutsertaannya dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Muna Barat.
Bagi AMINDO, riwayat tersebut perlu menjadi salah satu pintu masuk untuk mendalami kemungkinan adanya keterkaitan antara aktivitas perusahaan, pengambilan keputusan bisnis, dan relasi kepentingan para pihak yang terlibat.
Purmadana juga mengungkapkan dugaan hubungan pengendalian korporasi antara PT AMI dan PT AMINDO dengan PT Dua Delapan Resource. Ia menyebut Arif Kurniawan diduga memiliki posisi sebagai pengendali utama, sementara La Ode Darwin disebut memiliki hubungan peran dalam struktur pengelolaan perusahaan tersebut.
“Kalau merujuk pada informasi dan dokumen yang kami telusuri, PT AMI dan PT AMINDO merupakan dua entitas usaha yang berada dalam jaringan PT Dua Delapan Resource. Nama Arif Kurniawan disebut sebagai pihak yang memiliki kendali utama, sedangkan La Ode Darwin pernah tercatat dalam struktur direksi. Ini perlu diuji dan didalami oleh penyidik agar terang siapa sebenarnya yang mengendalikan perusahaan,” jelasnya.
Komentar