“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Namun, ketika muncul informasi mengenai dugaan fee proyek bersamaan dengan persoalan kualitas pekerjaan, maka aparat penegak hukum harus hadir untuk menguji dan membuktikan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau indikasi tindak pidana korupsi. Jangan sampai uang negara dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi hasil pekerjaannya justru bermasalah,” lanjut Fardin.
AP2 Indonesia secara khusus meminta Kementerian PU melakukan evaluasi terhadap Kepala BWS Sulawesi IV Kendari, Kepala Satker Pengaman Pantai, dan PPK terkait. Apabila hasil audit dan pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, kelalaian berat, atau penyalahgunaan kewenangan, AP2 mendesak agar pejabat yang bertanggung jawab dijatuhi sanksi tegas, termasuk pencopotan dari jabatannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain pemeriksaan proyek Pengaman Pantai Kota Raha, AP2 Indonesia juga mendesak dilakukannya audit terhadap seluruh paket pekerjaan di lingkungan BWS Sulawesi IV Kendari. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak terdapat pola penyimpangan yang berulang dalam pelaksanaan proyek infrastruktur sumber daya air di wilayah Sulawesi Tenggara.
“Bagi kami, persoalan ini bukan semata-mata tentang satu proyek atau satu pejabat. Ini menyangkut integritas tata kelola anggaran publik dan tanggung jawab negara dalam memastikan setiap rupiah uang rakyat menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Kementerian PU harus membuka ruang evaluasi secara objektif, sedangkan KPK harus menelaah setiap informasi dugaan penyimpangan yang kami sampaikan,” tutup Fardin.
AP2 Indonesia menegaskan akan terus mengawal proses penanganan kedua laporan tersebut dan meminta agar Kementerian PU maupun KPK RI memberikan tindak lanjut yang transparan, profesional, dan terukur. Organisasi ini juga menyatakan siap menyampaikan bukti serta informasi tambahan apabila dibutuhkan dalam proses pemeriksaan.
