JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Visioner Indonesia 45 (VI45) menilai polemik yang menyeret Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam perdebatan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu disikapi secara objektif dan proporsional.
Desakan pencopotan Bahlil menyusul sorotan terhadap antrean bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah, serta persoalan rangkap jabatan dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka evaluasi kinerja yang berbasis data dan fakta.
Founder Visioner Indonesia 45, Akril Abdillah menegaskan, kritik terhadap pejabat negara merupakan bagian dari demokrasi. Namun, tuntutan pergantian menteri harus didasarkan pada penilaian menyeluruh terhadap kinerja, pelaksanaan program, efektivitas kebijakan, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam tata kelola sektor energi.
“Evaluasi terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia harus dilakukan secara objektif, terukur, dan berbasis fakta. Jangan sampai desakan reshuffle berkembang menjadi tekanan politik yang mendahului proses evaluasi secara menyeluruh. Kritik tentu diperlukan, tetapi kesimpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan seorang menteri harus memiliki dasar yang jelas,” demikian ucapnya.
Menurut Akril, persoalan BBM dan listrik merupakan masalah mendasar yang menyangkut kepentingan masyarakat. Karena itu, pemerintah wajib memastikan ketersediaan energi, kelancaran distribusi, dan keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Indonesia.
Namun, persoalan tersebut juga harus ditelusuri berdasarkan penyebabnya. Gangguan distribusi, keterbatasan infrastruktur, persoalan teknis, hingga koordinasi antarlembaga perlu diperiksa agar evaluasi tidak berhenti pada tuntutan pencopotan pejabat.
“Kita tidak sedang mengatakan bahwa Menteri ESDM tidak perlu dievaluasi. Justru evaluasi harus dilakukan secara serius. Tetapi, evaluasi berbeda dengan penghakiman politik. Jika ada kekurangan, tunjukkan datanya, jelaskan letak persoalannya, dan dorong perbaikannya. Jangan langsung menjadikan satu persoalan sebagai dasar untuk menyimpulkan keseluruhan kinerja seorang menteri,” lanjut pernyataan tersebut.
Akril juga menyoroti pernyataan Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad yang mempertanyakan masih terjadinya pemadaman listrik bergilir dan antrean BBM di sejumlah daerah.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari dinamika evaluasi pemerintahan. Namun, seruan agar kementerian terkait dievaluasi tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai keputusan politik bahwa Menteri ESDM harus dicopot.
Baginya, evaluasi pemerintahan seharusnya diarahkan untuk menemukan solusi konkret atas persoalan masyarakat, bukan sekadar memperbesar polemik mengenai posisi seorang pejabat.
“Pernyataan tentang perlunya evaluasi harus kita tempatkan secara proporsional. Yang dibutuhkan rakyat adalah BBM tersedia, listrik menyala dengan andal, dan pelayanan publik semakin baik. Karena itu, perdebatan mengenai reshuffle jangan sampai menggeser fokus utama dari upaya menyelesaikan persoalan energi di lapangan,” tegasnya
