Akril menilai, apabila ditemukan kelemahan dalam kebijakan atau pelaksanaan program, pemerintah harus segera mengambil langkah korektif. Sebaliknya, penilaian terhadap kinerja kementerian juga harus memperhitungkan capaian yang dapat dibuktikan melalui indikator yang transparan.
Terkait sorotan terhadap rangkap jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Visioner Indonesia berpandangan bahwa aspek efektivitas perlu menjadi pertimbangan utama.
Rangkap jabatan dapat menimbulkan tantangan dalam pembagian waktu, koordinasi, dan pengambilan keputusan. Namun, dampaknya harus dinilai berdasarkan bukti, bukan sekadar asumsi.
“Prinsipnya sederhana, setiap jabatan harus menghasilkan kinerja. Apabila rangkap jabatan terbukti menghambat koordinasi atau memperlambat penyelesaian persoalan, tentu perlu dievaluasi. Tetapi, kesimpulan itu harus didasarkan pada indikator yang terukur, bukan hanya pada persepsi atau tekanan dalam perdebatan politik,” ungkap VI45.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menentukan susunan kabinet sesuai kebutuhan pemerintahan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pertimbangan objektivitas, efektivitas kerja, dan kepentingan masyarakat perlu menjadi perhatian utama.
Ia menegaskan bahwa besarnya alokasi subsidi dan kompensasi energi harus diikuti pengawasan yang transparan serta hasil pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.
Pemerintah perlu menyampaikan data mengenai kondisi pasokan BBM, gangguan ketenagalistrikan, penyebab persoalan di setiap daerah, dan langkah penyelesaian yang dilakukan. Dengan demikian, publik dapat menilai kebijakan secara lebih komprehensif.
“Jangan sampai perdebatan politik membuat kita kehilangan fokus terhadap kepentingan rakyat. Jika ada pejabat yang tidak menjalankan tanggung jawabnya, harus ada evaluasi dan tindakan yang sesuai. Namun, jika ingin menuntut pergantian menteri, argumentasinya harus kuat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inilah pentingnya membangun budaya politik yang berbasis data dan mengutamakan penyelesaian masalah,” ucapnya.
Akril menilai, dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran harus menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas, memperbaiki pelayanan publik, dan memastikan kebijakan energi berjalan efektif.
Bagi Akril, substansi evaluasi bukan sekadar mempertahankan atau mengganti seorang menteri, melainkan memastikan bahwa setiap keputusan politik berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi objektivitas harus tetap menjadi pegangan. Pemerintah perlu terus berbenah, dan setiap tuntutan politik harus disampaikan dengan argumentasi yang dapat diuji. Kepentingan rakyat harus menjadi ukuran utama dalam menilai kinerja pemerintahan,” tutupnya.
