Akril menilai gejolak IHSG dapat menjadi momentum untuk mempertegas agenda kedaulatan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Kedaulatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan hilirisasi, pembangunan industri, dan peningkatan investasi, tetapi juga kemampuan negara menjaga integritas sistem keuangan serta melindungi kepentingan ekonomi nasional.
Ia mendorong pemerintah memperkuat koordinasi dengan OJK, BEI, dan lembaga terkait untuk membangun pasar modal yang lebih transparan, memperluas basis investor domestik, serta memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
“Presiden Prabowo memiliki momentum untuk mendorong pembenahan pasar modal secara menyeluruh. Yang dibutuhkan bukan kebijakan yang sekadar merespons kepanikan, melainkan reformasi yang membuat pasar lebih transparan, investor lebih terlindungi, dan ekonomi nasional lebih tahan terhadap tekanan dari luar,” tutur Akril.
Ia menambahkan, Indonesia tetap membutuhkan investasi asing untuk mempercepat pembangunan dan memperluas lapangan kerja. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada arus modal eksternal perlu dikurangi melalui penguatan sumber pembiayaan domestik dan peningkatan investasi produktif.
“Kedaulatan ekonomi bukan berarti menutup pintu bagi dunia. Kedaulatan berarti Indonesia mampu menetapkan aturan yang adil, mengawasi pasar secara efektif, dan memastikan kepentingan nasional tidak dikorbankan oleh praktik keuangan yang melanggar hukum,” tutupnya.
Bagi Visioner Indonesia 45, keluarnya dana asing sekitar Rp80 triliun dan tekanan terhadap IHSG harus menjadi momentum memperkuat institusi, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan daya tahan ekonomi nasional. Hubungan dengan Singapura dan pusat keuangan internasional lainnya harus dikelola secara strategis, dengan mengedepankan transparansi, kerja sama yang setara, dan penegakan hukum.
Pada akhirnya, keberhasilan menjaga pasar modal tidak hanya diukur dari kemampuan meredam gejolak sesaat, tetapi dari kemampuan Indonesia membangun sistem keuangan yang kredibel, tangguh, dan mampu menopang pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.
Menurutnya, kita harus kompak, menjaga kepercayaan terhadap fundamental ekonomi nasional, serta memastikan bahwa pasar modal Indonesia dikelola berdasarkan prinsip keterbukaan, keadilan, dan kepentingan nasional.
“Jangan sampai perbedaan kepentingan membuat kita terpecah belah, sementara kepentingan ekonomi yang lebih besar justru luput dari pengawasan. Kita harus menjaga harga, kepercayaan, dan martabat bangsa sendiri,” ujarnya.
Kedaulatan ekonomi tidak cukup hanya dengan memiliki kekayaan. Kedaulatan juga berarti memastikan bahwa kekayaan dan masa depan ekonomi Indonesia tidak mudah dipermainkan oleh kepentingan siapa pun.
Komentar