JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Founder Visioner Indonesia 45 (VI45), Akril Abdillah, menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memiliki peran strategis dalam mengawal agenda kedaulatan energi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Akril, sektor energi merupakan salah satu fondasi utama pembangunan nasional. Karena itu, penilaian terhadap kinerja Menteri ESDM perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan energi, tantangan distribusi, kebutuhan infrastruktur, serta upaya memperkuat kemandirian energi Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Akril menyikapi diskusi publik mengenai evaluasi kinerja kabinet yang turut menyoroti persoalan pemadaman listrik, antrean bahan bakar minyak (BBM), dan posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
“Energi merupakan sektor strategis yang menentukan arah pembangunan Indonesia. Karena itu, kita perlu melihat kinerja Menteri ESDM tidak hanya dari persoalan yang muncul di lapangan, tetapi juga dari keseluruhan agenda, tantangan, dan langkah yang sedang dijalankan untuk memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Akril di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Akril berpandangan, tantangan energi Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghubungkan pengelolaan sumber daya alam, penguatan industri nasional, pemerataan akses energi, dan kepentingan ekonomi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Kementerian ESDM memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan sumber daya energi Indonesia memberikan manfaat yang semakin luas bagi negara dan masyarakat.
Menurutnya, agenda kedaulatan energi juga berkaitan dengan bagaimana Indonesia mengoptimalkan sumber daya domestik, meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, memperkuat ketahanan pasokan, serta mengurangi kerentanan terhadap gejolak energi global.
“Indonesia tidak cukup hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kita juga harus mampu mengelolanya dengan baik, meningkatkan nilai tambahnya, dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. Di sinilah pentingnya konsistensi kebijakan energi dan koordinasi lintas sektor,” katanya.
Akril menilai, agenda tersebut membutuhkan kesinambungan kebijakan dan dukungan berbagai pemangku kepentingan agar program strategis pemerintah dapat berjalan secara optimal.
Menanggapi sorotan mengenai pemadaman listrik dan antrean BBM di sejumlah daerah, Akril menegaskan bahwa persoalan pelayanan dasar tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Namun, ia mengingatkan bahwa gangguan di lapangan perlu ditelusuri berdasarkan penyebabnya, termasuk kondisi infrastruktur, distribusi, kapasitas pasokan, dan koordinasi pelaksana di daerah.
Menurutnya, evaluasi yang baik bukan semata-mata menentukan siapa yang harus bertanggung jawab, melainkan juga memastikan solusi yang tepat agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Keluhan masyarakat harus menjadi perhatian serius. Tetapi penyelesaiannya membutuhkan diagnosis yang tepat, koordinasi yang kuat, dan langkah korektif yang terukur. Kita perlu mendorong agar setiap persoalan ditangani sampai ke akar masalahnya,” ujar Akril.