Ia juga menilai, keberhasilan kebijakan energi perlu diukur melalui indikator yang jelas, seperti keandalan pasokan listrik, kelancaran distribusi BBM, keterjangkauan energi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan pendekatan tersebut, evaluasi dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki kinerja sekaligus memperkuat pelaksanaan agenda energi nasional.
Terkait wacana evaluasi dan perombakan kabinet, Akril berpandangan bahwa kewenangan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan kebutuhan pemerintahan dan hasil penilaian terhadap kinerja para pembantunya.
Menurutnya, penilaian terhadap seorang menteri perlu mempertimbangkan target yang diberikan, capaian program, kendala yang dihadapi, dan kemampuan menerjemahkan kebijakan Presiden menjadi hasil nyata.
Ia menilai, pembahasan mengenai rangkap jabatan juga sebaiknya dilakukan melalui pertimbangan efektivitas organisasi, pembagian kewenangan, dan pencapaian target kerja.
“Setiap menteri tentu harus siap dievaluasi. Namun, evaluasi yang objektif harus melihat keseluruhan mandat dan capaian, bukan hanya satu persoalan yang muncul pada waktu tertentu. Tujuannya adalah memastikan pemerintahan bekerja semakin efektif dan program prioritas Presiden dapat terlaksana dengan baik,” jelasnya.
Akril menambahkan, perbedaan pandangan dalam diskusi publik merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Kritik tetap diperlukan, tetapi akan lebih produktif apabila disertai data, analisis yang proporsional, dan rekomendasi penyelesaian.
Lebih jauh, Akril menilai penguatan sektor energi harus menjadi bagian dari strategi besar Indonesia untuk membangun ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.
Keandalan energi memiliki hubungan langsung dengan aktivitas industri, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, pembenahan sektor energi perlu berjalan seiring dengan penguatan industri nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap Kementerian ESDM bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi, mempercepat penyelesaian persoalan distribusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan energi hingga ke wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses.
“Yang kita harapkan adalah sektor energi Indonesia semakin kuat, semakin mandiri, dan semakin mampu menopang pembangunan nasional. Setiap tantangan harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutup Akril Abdillah.
Menurut Akril, keberhasilan agenda energi nasional membutuhkan kerja bersama dan konsistensi kebijakan. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya energi tidak hanya menjadi instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat kedaulatan bangsa di tengah perubahan global.
Komentar