Ia menambahkan, jika Komisi II memang tidak tahu, maka muncul pertanyaan mendasar: siapa yang seharusnya mengawasi? “DPR punya fungsi pengawasan. Kalau yang mengawasi ikut buta, lalu siapa yang punya mata? Jangan-jangan yang punya mata hanya tiga menteri yang disebut Mahfud itu,” tegas Romadhon.
Drama ini sudah punya banyak episode. Ada podcast yang membahas tiga menteri, ada roadshow partai tanpa data, ada laporan polisi yang jalan sendiri, dan sekarang ada rapat Komisi II yang ujung-ujungnya menyimpulkan “bukan kami”.
Sementara itu, publik masih menunggu jawaban atas pertanyaan yang sama: jika pasal itu tidak pernah dibahas, bagaimana bisa lolos? Dan jika KPU yang salah, mengapa tidak ada yang menindak? “Jangan sampai semua ini berakhir tanpa penyelesaian yang jelas,” pungkas Romadhon.
Pada akhirnya, Komisi II sudah bicara. KPU belum memberi jawaban. Tiga menteri masih misterius. Dan kita, para penonton setia dinamika ini, hanya bisa menunggu langkah berikutnya. Sambil terus mengawal transparansi, tentu saja.
Komentar