Beralih ke sektor ketenagakerjaan, Gubernur ASR menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lokal melalui pelatihan vokasi agar memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini merupakan langkah antisipatif pemerintah dalam merespons perkembangan pesat kawasan industri di Sultra, salah satunya di Pomalaa, yang membutuhkan serapan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Gubernur juga menaruh atensi khusus pada harmonisasi hubungan industrial antara tenaga kerja lokal dan Tenaga Kerja Asing (TKA), pemantauan sistem pengupahan, serta perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja non-ASN, pekerja informal, dan kelompok pekerja rentan.
“Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan rakyat dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, atau bahkan satu tahun. Tetapi kita harus mengupayakan agar setiap harinya, sebagai pemegang amanah, selalu ada persoalan rakyat yang berhasil kita selesaikan,” pesan Gubernur ASR, seraya menyatakan kesiapan jajarannya menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi IX DPR RI.
Merespons paparan tersebut, Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A., memberikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif Pemprov Sultra. Ia menyetujui penuh inisiatif pengadaan ambulans laut sebagai jawaban atas tantangan geografis Sultra, agar masyarakat kepulauan tidak perlu menempuh perjalanan jauh demi penanganan medis darurat.
Lebih lanjut, Nihayatul juga menggarisbawahi komitmen DPR RI dalam melindungi hak-hak pekerja, yang baru saja diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Pelindungan Pekerja pada Rapat Paripurna 6 Oktober 2026 lalu.
“Substansi undang-undang terbaru ini mencakup pelindungan komprehensif bagi pekerja rentan, jaminan sosial, dana cadangan pesangon, pemagangan, hingga kepastian hukum. Kami berharap, hasil serap aspirasi hari ini dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan nasional yang tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Sulawesi Tenggara.
Komentar