Menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo (UHO) itu, BTS dari provider besar seperti Telkomsel telah tersedia sejak awal tahun 2000-an. Sementara itu, BTS Mikro dari Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) juga sudah diusulkan pada wilayah blank spot di Pulau Muna sejak 2021-2023 dan rampung pada kurun 2025–2026.
“Jadi alasan MMJ bahwa wilayah Muna dan Muna Barat belum terkover BTS kedua provider tersebut saat awal kerja sama dibuat dengan CMD diduga juga tidak benar,” tegas Alfan.
Ancaman Sanksi Hukum Berat
Lebih lanjut, Alfan menilai pengakuan PT MMJ yang menggunakan server internet Starlink—meski sempat bekerja sama dengan PT CMD namun kemudian diputus secara sepihak—menempatkan perusahaan pada posisi hukum yang sangat rentan. Praktik reseller internet berantai tanpa izin langsung dari pemilik server utama diklaim melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
“Praktik semacam ini jelas melanggar UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Permenkominfo No. 13 Tahun 2019. Perusahaan berpotensi terkena denda hingga Rp1,5 miliar,” singgung Alfan.
Kendati mengakui bahwa masyarakat di daerah blank spot membutuhkan akses internet, LKBHMI menegaskan bahwa aktivitas bisnis yang melanggar hukum tidak boleh dibiarkan. Penertiban diperlukan guna melindungi hak konsumen, hak provider pemilik server, serta mengamankan potensi pendapatan pajak daerah.
Sebagai langkah lanjutan, LKBHMI Kendari berencana mengonfirmasi ulang seluruh pernyataan tersebut kepada pihak-pihak terkait. Jika terbukti ada unsur kebohongan publik dan pelanggaran hukum lanjutan, LKBHMI memastikan tidak akan segan-segan melayangkan laporan resmi ke penegak hukum.
Sementara itu, bagaimana respons lanjutan dari pihak PT CMD selaku mitra kerja sama maupun sikap resmi Starlink Indonesia pasca-penggunaan server mereka? Simak kelanjutan investigasinya pada laporan berikutnya.
Komentar