Pelayanan kesehatan terintegrasi ini melibatkan unsur Dinas Kesehatan, pemerintah kelurahan, TNI/Polri, dan BPBD Kabupaten Kolaka Timur. Kebutuhan mendesak yang telah diidentifikasi meliputi tambahan suplai obat-obatan, vitamin untuk warga dan petugas, serta masker N95.
Sementara itu, dari sisi pencegahan jangka panjang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sultra melakukan pemetaan serta analisis lahan gambut yang rawan mengalami Karhutla.
Analisis ini ditujukan untuk melihat pola dan kecenderungan Karhutla di kawasan gambut sebagai bahan edukasi, penanganan, dan mitigasi ke depan.
Sebagai langkah konsolidasi, Pemprov Sultra juga menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan Tahun 2026.
Rapat ini menjadi wadah koordinasi Tim Satgas Bencana Provinsi Sultra untuk mempercepat penanganan Karhutla, dengan menetapkan Kabupaten Kolaka Timur sebagai prioritas utama. Seluruh instansi terkait diminta memberikan dukungan penuh sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam forum tersebut, Balai Wilayah Sungai (BWS) menyatakan kesiapannya mendukung pasokan peralatan dan bahan bakar bagi tim di lapangan. BWS juga menginisiasi rencana pengadaan sumur bor di titik lokasi kebakaran, yang pelaksanaannya kini masih menanti Instruksi Presiden (Inpres).
Komentar