JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Jaringan Masyarakat Madura Jakarta (JAMMA) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana masuknya investasi dari China ke Kawasan Industri Wiraraja Madura (WMIE) di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ketua Umum JAMMA, Edi Homaidi, menilai investasi ini sebagai momentum bersejarah yang akan mengubah wajah ekonomi Madura secara fundamental.
Diketahui, perusahaan asal China, Suzhou Artisans Decoration Engineering Co., Ltd. (SADE), berencana membangun pabrik furnitur di WMIE III dengan nilai investasi mencapai US$ 10 juta atau sekitar Rp 176 miliar. Pabrik ini akan berdiri di atas lahan seluas 10 hektare dan mencakup fasilitas manufaktur, lini produksi, pergudangan, serta logistik.
“Kami dari JAMMA menyambut baik dan mendukung penuh investasi ini. Madura selama ini dikenal sebagai daerah yang minim sentuhan industrialisasi. Kehadiran pabrik-pabrik dari China akan menjadi berkah yang selama ini kami tunggu-tunggu,” ujar Edi Homaidi kepada wartawan, Minggu (13/9).
Sebelumnya, pada Rabu (5/8), Indonesia dan China telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman untuk pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura. Kerja sama ini mencakup MoU antara PT Wiraraja Madura International dengan Guangzhou Zhanjiang Industrial Transfer Cooperation Park Management Committee, serta Agreement on Joining the Guangdong ASEAN Industrial Park International Cooperation Alliance.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa sejumlah klaster industri dari China akan dikembangkan di Madura, termasuk industri cokelat, matras, tekstil, benang, serta berbagai sektor manufaktur padat karya lainnya. Kawasan ini juga diproyeksikan menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).
JAMMA menilai dampak positif investasi ini akan sangat besar bagi masyarakat Madura. Bupati Bangkalan Lukman Hakim bahkan menargetkan penyerapan hingga 31.000 pengangguran dengan adanya industri padat karya di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga telah meminta agar 80 persen tenaga kerja berasal dari Bangkalan, dan akan menyusun Peraturan Daerah untuk memastikan komitmen tersebut.
Komentar