Tujuh Perusahaan Disorot, AP2 Sultra Pertanyakan Dugaan Satu Kendali di Balik ASGA Group
Kendari — Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 Sultra) menyoroti keberadaan tujuh badan usaha yang disebut berada dalam jaringan ASGA Group. Sorotan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah perusahaan, tetapi juga menyangkut dugaan pola pengendalian usaha, hubungan antarperusahaan, ketenagakerjaan, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta dugaan penguasaan pasar.
Tujuh perusahaan yang menjadi sorotan yakni PT Hastuti Prima Gas, PT Try Cahaya Asga, PT Riski Bersama Gas, PT Dewi Puspita Prima Gas, PT Utari Prima Gas, PT Chonita Prima Gas, dan PT Harum Lautan Mandiri.
Ketua Umum AP2 Sultra, Fardin Nage, mengatakan keberadaan sejumlah perusahaan dalam satu kelompok usaha pada dasarnya bukan persoalan selama masing-masing badan usaha memiliki struktur, fungsi, serta tanggung jawab hukum yang jelas.
Namun, menurut Fardin, persoalan berbeda muncul apabila badan hukum yang berbeda diduga hanya menjadi bagian dari struktur administratif sementara pengambilan keputusan dan pengendalian usaha berada pada satu pusat kendali.
“Kami mempertanyakan apakah tujuh perusahaan tersebut benar-benar menjalankan kegiatan usahanya secara independen atau terdapat pola pengendalian yang membuatnya secara praktik berjalan sebagai satu kekuatan usaha,” ujar Fardin.
AP2 Sultra menilai dugaan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Terlebih jika ditemukan indikasi penguasaan pasar, pembatasan terhadap pelaku usaha lain, atau pola kegiatan usaha yang berpotensi mengurangi persaingan.
Fardin menegaskan pihaknya tidak sedang memberikan vonis bahwa ASGA Group telah melakukan praktik monopoli.
“Kami tidak mengatakan monopoli sudah terbukti. Kami meminta dugaan tersebut diperiksa secara objektif. Jika tidak ada pelanggaran, pemeriksaan justru akan memberikan kepastian dan membersihkan nama perusahaan,” katanya.
Ketenagakerjaan dan K3 Ikut Dipertanyakan
Selain aspek persaingan usaha, AP2 Sultra turut mempertanyakan sistem ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan yang disebut berada dalam jaringan ASGA Group.
Pertanyaan tersebut mencakup kemungkinan penggunaan tenaga kerja, armada, fasilitas, maupun instruksi kerja yang melibatkan lebih dari satu badan usaha.
Menurut Fardin, kejelasan mengenai siapa pemberi kerja dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerja menjadi hal penting untuk diperiksa.
“Jangan sampai dalam operasional pekerja dianggap bagian dari satu kelompok, tetapi ketika muncul persoalan tanggung jawab hukum justru terjadi saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.
