Polri bersama PPATK saat ini tengah mendalami transaksi keuangan para tersangka untuk mengungkap kemungkinan adanya pemodal yang membiayai pembukaan lahan dengan cara dibakar. Mayoritas tersangka yang telah diamankan merupakan petani ladang dan pekerja serabutan, sehingga penelusuran ke pihak di atas mereka menjadi sangat krusial untuk memutus rantai kejahatan lingkungan secara menyeluruh.
Dukungan terhadap langkah Polri juga datang dari berbagai pihak. Analis senior politik dan hukum, Boni Hargens, menilai tindakan cepat Polri dalam mengusut kasus karhutla sebagai implementasi prinsip Presisi Polri yang mengedepankan pendekatan berbasis data, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan ini turut memperkuat persepsi positif terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai bertindak tegas menghadapi kejahatan lingkungan berskala besar.
Presiden Prabowo Subianto bahkan memberikan peringatan keras bagi korporasi yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dengan memerintahkan pencabutan izin bagi siapa pun yang terbukti bersalah. Langkah ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat dan pegiat lingkungan yang selama ini mengeluhkan lemahnya penegakan hukum dalam kasus karhutla.
“Ini adalah sinyal kuat bahwa negara tidak main-main. KMI akan terus mengawal proses hukum ini agar berjalan transparan dan akuntabel. Kami juga mengimbau masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Mari kita dukung Polri menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya demi masa depan lingkungan yang lebih baik,” pungkas Edi Homaidi.
Komentar