Selain ambulans laut, pemerintah juga telah menyiapkan ambulans darat yang dapat digunakan masyarakat secara gratis. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 95 persen pada 2027.
Gubernur juga menyampaikan rencana pengembangan Rumah Sakit Bahteramas menjadi rumah sakit modern dengan bangunan delapan lantai. Rumah sakit tersebut dirancang menggunakan sistem pelayanan satu pintu dan berbasis digital sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
Pada bidang infrastruktur, pemerintah provinsi akan membangun dan meningkatkan jalan sekitar 40 kilometer setiap tahun. Pembangunan akan diarahkan ke kabupaten/kota, terutama di daerah yang membutuhkan dukungan infrastruktur. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan dan penyelesaian sejumlah pelabuhan untuk mendukung konektivitas masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan kepulauan.
Gubernur menegaskan pembangunan pelabuhan tidak hanya berupa perbaikan, tetapi harus menghasilkan perubahan fisik yang dapat dirasakan masyarakat. Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan sarana transportasi laut agar konektivitas antardaerah semakin baik.
Di sektor perumahan, Gubernur mengatakan pembangunan tidak hanya berfokus pada rumah, tetapi juga lingkungan dan fasilitas pendukungnya. Pemerintah akan mengembangkan kawasan permukiman terpadu, terutama di wilayah pesisir, yang mencakup pembenahan akses jalan, listrik dan pelayanan kesehatan.
Program tersebut juga akan mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di 61 titik di Sulawesi Tenggara. Salah satunya di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sorue Jaya, Desa Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, yang direncanakan mendapat pembangunan 100 unit rumah.
Gubernur menyampaikan, pembangunan perumahan tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk tahun ini direncanakan pembangunan 603 unit rumah, kemudian pada tahun berikutnya ditargetkan 1.500 unit, yang selanjutnya akan terus ditambah secara bertahap sesuai dengan program dan kemampuan pemerintah.
Menurut Gubernur, pembangunan kawasan pesisir secara terpadu juga berkaitan dengan upaya penanganan stunting dan kekurangan gizi. Perbaikan lingkungan, kesehatan serta akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dinilai penting untuk memutus mata rantai persoalan tersebut.
Gubernur menegaskan, seluruh program pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada dan diarahkan tepat sasaran. Ia juga mengajak alumni, pengusaha, pegawai dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung pembangunan daerah.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus melibatkan semua stakeholder yang ada,” ujar Gubernur.
Ia juga mengajak para pengusaha untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah karena penerimaan dari sektor usaha akan turut mendukung kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur menegaskan, penyampaian kondisi tersebut bukan untuk mengeluhkan keadaan, tetapi memberikan gambaran mengenai situasi yang sedang dihadapi pemerintah agar seluruh pihak dapat memahami dan bersama-sama mencari jalan keluar melalui kolaborasi.
Turut hadir Ketua Dewan Pertimbangan IKA SMAN 1 Kendari yang juga mantan Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Asisten III Sekretariat Kota Kendari, Kepala SMA Negeri 1 Kendari, serta pengurus dan alumni IKA SMAN 1 Kendari.
Komentar