Menurutnya, sistem CCTV tersebut akan terintegrasi sehingga Gubernur Sulawesi Tenggara dapat memantau secara langsung kondisi dan aktivitas di setiap UPTD penyeberangan secara real-time.
“Insya Allah pada tahun 2027 kita akan memasang CCTV di titik-titik strategis. Dengan sistem ini, Gubernur dapat memantau perkembangan di setiap UPTD penyeberangan dan memberikan arahan atau perintah secara langsung apabila diperlukan,” katanya.
Selain mendukung pengawasan pelayanan, CCTV juga diproyeksikan menjadi instrumen pemantauan situasi keamanan, termasuk saat terjadi aksi unjuk rasa di kawasan titik strategis.
Hamim mengatakan, penempatan kamera di titik strategis memungkinkan proses pemantauan berlangsung secara langsung dan transparan sehingga kondisi di lapangan dapat diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan maupun masyarakat.
Hamim Imbu berharap langkah tersebut menjadi bagian dari inovasi pelayanan publik di Sulawesi Tenggara, sekaligus mendorong seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kualitas pelayanan penyeberangan.
“Kita ingin membangun langkah maju melalui pemanfaatan teknologi, sehingga penyelenggaraan pelayanan penyeberangan semakin transparan, akuntabel, dan menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya ketertiban serta kepatuhan terhadap aturan,” tutupnya.
Komentar