PAMEKASAN, NUSANTARAVOICE.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Madura, Hj Ansari, mengajak masyarakat memahami peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengelola dana setoran haji sehingga memberikan nilai manfaat bagi calon jemaah.
Menurut Hj Ansari, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana dana haji dikelola dan dimanfaatkan. Karena itu, sebagai anggota Komisi VIII DPR RI yang menjadi mitra kerja BPKH, dirinya berkewajiban menyosialisasikan tugas, fungsi, hingga mekanisme pelaporan lembaga tersebut kepada masyarakat.
“Melalui sosialisasi ini masyarakat bisa mengetahui tugas BPKH, bagaimana dana haji dikelola, bagaimana pelaporannya, hingga manfaat yang dihasilkan. Selain kegiatan seperti ini, laporan BPKH juga dapat diakses melalui media sosial resmi mereka,” ujar Hj Ansari saat Sarasehan Keuangan Haji di Hotel Cahaya Berlian, Pamekasan.
Ia menjelaskan, dana setoran awal haji yang disimpan calon jemaah tidak dibiarkan mengendap, melainkan dikelola secara syariah sehingga menghasilkan nilai manfaat yang kemudian dikembalikan untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.
Hj Ansari mencontohkan pengalamannya saat menunaikan ibadah haji pada 2026. Saat itu, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji mencapai sekitar Rp87,9 juta. Namun, jemaah hanya membayar sekitar Rp52,1 juta, sedangkan selisih sekitar Rp33 juta berasal dari nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH.
Komentar