“Yang terpenting adalah keterbukaan. DPRD harus dilibatkan, masyarakat juga harus mengetahui untuk apa pinjaman itu digunakan dan bagaimana dampaknya bagi daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pinjaman daerah tidak semata-mata dipandang sebagai beban pajak di masa depan, melainkan sebagai instrumen pembangunan yang harus dinilai dari manfaat dan produktivitasnya.
“Kita jangan hanya melihat sisi bebannya, tetapi juga harus melihat potensi manfaatnya bagi pembangunan daerah. Apalagi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Sherly saat ini mencapai 85,1 persen. Angka itu menunjukkan adanya kepercayaan publik yang cukup tinggi terhadap arah kepemimpinannya,” pungkas Hasbul.
Komentar