“Suara masyarakat yang menginginkan kantin sekolah dilibatkan adalah masukan berharga. Kami mendukung jika kebijakan ini diarahkan untuk memberdayakan pelaku usaha kecil di sekitar sekolah,” ujar Romadhon.
JAN mencatat bahwa pelibatan kantin sekolah tidak boleh serta-merta. Diperlukan aturan yang jelas dan pengawasan ketat agar kualitas gizi tetap terjaga dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua pihak, terutama siswa dan pedagang.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ini dirancang dengan matang. Kantin sekolah bisa menjadi mitra, bukan hanya pelengkap. Ini peluang untuk menciptakan sinergi antara program pemerintah dan ekonomi rakyat,” kata Romadhon.
JAN berharap Komisi II DPR bersama pemerintah dapat mengkaji wacana ini secara serius. Pelibatan masyarakat dalam program strategis seperti MBG adalah langkah maju yang patut diapresiasi dan terus dikawal.
“Kami percaya dengan sinergi antara DPR, pemerintah, dan masyarakat, MBG akan menjadi program yang tidak hanya bergizi, tetapi juga berkeadilan. Kami siap mendampingi dan memberikan masukan konstruktif,” pungkas Romadhon.
