Meski demikian, Misbakhun menyatakan BI masih perlu diberi kesempatan untuk berupaya. Menurutnya, yang terpenting adalah transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter di tengah tekanan global yang masih tinggi. Posisi ini mencerminkan sikap DPR yang tidak tergesa-gesa menghakimi, namun tetap konsisten mengawal janji-janji publik.
“BI harus bisa menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan langkah-langkah yang memadai,” tegasnya.
Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, mengapresiasi sikap tegas Misbakhun. Menurutnya, fungsi pengawasan DPR terhadap BI harus terus berjalan agar janji-janji penguatan rupiah tidak sekadar menjadi wacana yang menguap begitu saja tanpa hasil nyata.
“Ini tugas pengawasan yang sehat. Rakyat merasakan dampak pelemahan rupiah setiap hari, dari harga bahan pokok hingga biaya produksi. Kami berharap BI terbuka menjelaskan langkah-langkah yang sudah dan akan dilakukan,” ujar Romadhon, dalam keterangannya, Selasa (14/7).
Romadhon juga mengingatkan bahwa stabilitas rupiah bukan hanya urusan angka makro, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia berharap BI dan pemerintah terus bersinergi, tanpa mengabaikan kepentingan rakyat kecil yang paling merasakan getaran setiap perubahan nilai tukar.
“Kami mendukung DPR terus mengawal, dan BI tetap bekerja keras. Yang penting, kepentingan rakyat kecil jadi prioritas utama,” pungkasnya.
Komentar