Di tengah desakan publik, Dasco tampak mengambil posisi yang lebih bijak. Ia tidak menutup diri dari kritik, tetapi juga tidak terburu-buru mengambil keputusan yang bisa memecah koalisi. Dengan gaya kepemimpinannya yang proaktif, Dasco membuka ruang dialog antarpartai untuk mengevaluasi ulang mekanisme rekrutmen dan pendanaan politik, tanpa harus mengorbankan semangat demokrasi langsung yang telah dijamin MK.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, mengapresiasi sikap terbuka Dasco. Ia berharap pembahasan reformasi biaya politik tidak hanya berhenti sebagai wacana, tetapi benar-benar menjadi agenda prioritas DPR dan pemerintah.
“Kami melihat Pak Dasco sebagai pemimpin yang mendengar. Ini saatnya koalisi menunjukkan keberpihakan nyata dengan mendorong regulasi yang menekan biaya politik dan meningkatkan transparansi pendanaan kampanye. Bukan dengan mengganti sistem, tetapi dengan memperbaiki hulunya. Rakyat lelah dengan janji, mereka butuh aksi nyata,” ujar Romadhon dalam keterangannya, Minggu (5/7/2026) di Jakarta
Publik kini mengawal langkah koalisi di bawah kendali Dasco dan pimpinan DPR lainnya. Apakah mereka akan mengambil jalan pintas dengan mengubah sistem, atau berani melakukan reformasi mendasar pada biaya politik dan pendanaan kampanye? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah Indonesia bisa memutus siklus korupsi kepala daerah yang terus berulang, atau hanya mengganti pelaku tanpa mengubah permainan.
Dasco memiliki kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa koalisi tidak hanya patuh pada konstitusi, tetapi juga peka terhadap aspirasi rakyat. Dengan membawa isu reformasi biaya politik ke meja pembahasan, beliau bisa menjadi jembatan antara kepentingan partai dan tuntutan publik sebuah langkah yang akan dikenang sebagai terobosan politik yang berani dan menyejukkan.
