Dalam daftar ancaman nonmiliter itu disebutkan sejumlah isu seperti penyebaran ideologi terlarang, lunturnya nasionalisme, separatisme, terorisme, radikalisme, perang informasi, krisis ekonomi, judi daring, pinjaman online ilegal, perdagangan manusia, perompakan, pencurian sumber daya alam, peredaran narkotika, serta penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ).
Selain itu, dokumen tersebut juga memasukkan ancaman lain seperti bencana alam, kebocoran instalasi nuklir, ancaman biologis, kimia, radioaktif, serangan siber, serangan terhadap objek vital nasional, dampak pemanasan global, dan wabah penyakit sebagai bagian dari ancaman nonmiliter yang perlu diantisipasi.
Kebijakan ini menjadi pedoman strategis pemerintah dalam menyusun arah pertahanan negara selama periode 2025–2029, dengan tujuan memperkuat kesiapsiagaan nasional terhadap berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter.
Komentar