“Yang dinanti bukan sekadar pemulangan. Tetapi bagaimana jajaran di bawah mulai dari desa, agen pemberangkatan, hingga pelabuhan menjalankan pengawasan secara konsisten. Ini soal perbaikan sistem di akar rumput, bukan hanya respons terhadap kasus yang viral,” ujar Romadhon kepada awak media, Jumat (3/7/2026).
Ia menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sepanjang 2026, JNPM mencatat puluhan kasus serupa dengan modus identik: janji gaji besar, dokumen dipalsukan, dan korban terjebak di negara tanpa perlindungan hukum. Menurut Romadhon, celah ini justru terjadi di tingkat teknis, bukan karena kurangnya komitmen dari pimpinan kementerian.
Romadhon mendorong pemerintah membentuk posko pengaduan di setiap desa sentra migran. Sosialisasi perlu diperluas, tidak hanya melalui spanduk di kantor desa. Petugas lapangan juga memerlukan pelatihan untuk mengenali modus TPPO sejak dini.
Ia menyampaikan apresiasi atas komitmen Menteri Mukhtarudin yang telah membuka ruang koordinasi dengan organisasi sipil. Namun ia menyoroti bahwa komunikasi kebijakan perlu diterjemahkan hingga ke pelabuhan dan bandara wilayah yang selama ini menjadi titik lemah pengawasan.
“Pak Menteri sudah membuka pintu. Kini giliran jajaran di daerah yang bergerak,” ujar Romadhon.
Kasus AJ menjadi ujian nyata bagi ekosistem pelindungan PMI. Menteri Mukhtarudin dinilai telah menunjukkan langkah yang tepat. Kini publik menanti konsistensi jajaran di bawah untuk mengikuti gerak cepat yang telah dicontohkan atasannya.
Komentar