Ia menambahkan, ketidaktepatan sasaran ini terjadi karena layanan transportasi publik masih minim. Dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 45 atau sekitar 9 persen yang sudah membenahi sistem transportasi modern. Yang mandiri dan tidak bergantung APBN hanya tinggal dua: Balikpapan dan Manado. “Ini pekerjaan rumah besar. Subsidi tidak akan pernah tepat sasaran selama masyarakat tidak punya pilihan transportasi publik yang layak,” tegasnya.
Di tengah situasi yang kompleks ini, Gagas Nusantara tidak hanya berhenti di kritik. Lembaga ini mengajak generasi muda untuk turun tangan menjadi juru pencerahan subsidi di lingkungan masing-masing. Sebuah inisiatif bernama “Generasi Melek Subsidi” mulai digerakkan, merekrut relawan mahasiswa untuk menjelaskan konsep harga keekonomian, subsidi, dan pentingnya transportasi publik kepada warga dengan bahasa sederhana.
“Pemuda jangan hanya jadi penonton atau penyebar hoaks. Ayo jadi jembatan informasi. Jelaskan ke tetangga, ke keluarga, bahwa Pertalite masih Rp10.000. Juga jelaskan bahwa subsidi akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk membangun transportasi publik yang nyaman dan murah,” ajak Romadhon.
Program ini terbuka untuk mahasiswa dan pemuda umum di Jabodetabek, dengan rencana perluasan ke kota-kota besar lainnya. Para relawan akan dibekali materi, infografis, dan kalkulator subsidi sederhana. Mereka juga akan belajar soal urgensi transportasi publik sebagai solusi jangka panjang.
Romadhon menutup dengan pesan optimisme. “Kebijakan energi adalah urusan kita semua. Pemerintah sudah memberikan kepastian tidak ada kenaikan. Sekarang tugas kita bersama: mengawal agar subsidi tepat sasaran, dan mendorong percepatan transportasi publik. Ini saatnya kolaborasi, bukan saling curiga,” pungkasnya.
Komentar