“Kami melihat semangat yang sama antara pemerintah, DPR, mahasiswa, dan masyarakat sipil, yaitu memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran,” tambahnya.
Lebih lanjut, JAN mendorong agar pengawasan terhadap program MBG melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pengawas, pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan kualitas layanan kepada penerima manfaat terus meningkat.
Menurut JAN, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pengelolaan, akuntabilitas anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Kita perlu menjaga semangat kolaborasi. Kritik yang membangun harus diterima sebagai masukan untuk memperkuat program, bukan dianggap sebagai hambatan. Dengan pengawasan yang baik, Program MBG dapat menjadi salah satu warisan kebijakan yang membawa manfaat besar bagi generasi mendatang,” tutup Romadhon Jasn.
