Namun dari sorotan ke hoaks, Romadhon juga menyuarakan keluhan masyarakat yang lebih mendasar. Beberapa peserta demo 12 Juni mengaku sudah mencoba menghubungi nomor pribadi Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri (0814-1708-1945) sejak kenaikan Pertamax diumumkan, namun tidak mendapat respons apa pun. Nomor tersebut dibagikan pada Maret 2025 lalu dengan janji akan direspons langsung oleh dirut, tanpa admin. Hingga hari ini, pesan-pesan warga tidak kunjung mendapat balasan.
“Janji membagikan nomor pribadi itu bagus. Publik sempat mengapresiasi. Tapi janji itu jadi tidak bermakna jika setelah itu pesan-pesan warga tidak pernah dibalas. Masalahnya bukan pada kemunculan dirut di depan kamera. Masalahnya pada nomor pribadi yang dibagikan dengan janji muluk, tapi setelah itu pesan warga dibiarkan menggantung tanpa jawaban,” ujar Romadhon.
“Warga yang sudah percaya dan mengirim pesan ke nomor itu sekarang merasa kecewa. Mereka merasa janji ‘saya pegang sendiri, tanpa admin’ ternyata tidak dijalankan. Nomor itu hidup saat dibagikan, tapi mati setelahnya,” tambahnya.
Romadhon menegaskan ini bukan untuk menambah beban Pertamina. “Ini sekadar mengingatkan: jika sudah berjanji, tepati. Jika tidak sanggup merespons semua pesan, jangan beri janji muluk. Cukup sampaikan secara jujur bahwa pesan akan diteruskan ke tim. Yang membuat publik kecewa bukan karena pesan tidak terjawab, tapi karena janji yang terasa tidak ditepati.”
Ke depan, Gagas Nusantara berharap Pertamina mengevaluasi kembali cara berkomunikasi dengan publik. “Klarifikasi hoaks oleh sekper itu penting. Tapi kepercayaan publik dibangun dari konsistensi antara ucapan dan tindakan pimpinan tertinggi. Jangan sampai angka kepercayaan BUMN yang sudah baik ini justru tergerus oleh janji-janji kecil yang tidak ditepati,” tutup Romadhon Jasn.
