JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Menteri Kependudukan Wihaji mengusulkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan hanya di enam provinsi dengan jumlah kasus stunting terbanyak. Jika usul ini diikuti, NTT, Papua, dan Maluku yang prevalensi stuntingnya dua kali lipat rata-rata nasional bisa tersisih hanya karena penduduknya sedikit. Logika macam apa ini?
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, enam provinsi dengan jumlah kasus stunting terbanyak adalah: Jawa Barat (638 ribu balita), Jawa Tengah (486 ribu), Jawa Timur (431 ribu), Sumatera Utara (316 ribu), Nusa Tenggara Timur (214 ribu), dan Banten (210 ribu). Wihaji beralasan, karena hampir separuh kasus stunting nasional ada di enam provinsi itu, maka intervensi harus dipusatkan di sana.
Roni, pemerhati kebijakan publik dari Visioner Indobesia, menilai logika Wihaji keliru. “Fokus pada jumlah kasus absolut hanya menguntungkan provinsi berpenduduk padat. NTT dengan prevalensi 37 persen dan Papua di atas 30 persen jauh lebih darurat secara proporsional. Ini bukan strategi efektif, tapi pragmatisme elektoral,” ujar Roni, Minggu (7/6/2026).
Selain masalah wilayah, Wihaji juga mendukung rencana Badan Gizi Nasional (BGN) mengalihkan sasaran MBG ke kelompok 3B (ibu hamil, menyusui, balita). Namun Kepala BGN sebelumnya menyebut intervensi gizi terbaik hingga anak berusia sembilan tahun. Nia menilai penyempitan sasaran ini langkah mundur. “Jika MBG hanya untuk 3B, bagaimana dengan anak SD kelas 1-3 yang rawan stunting lanjutan? Mengabaikan mereka sama saja membiarkan efek stunting berlanjut,” tegasnya.
Wihaji beralasan efektivitas program akan lebih besar jika diarahkan ke wilayah dengan beban stunting tinggi, angka anemia, dan kemiskinan besar. Tapi enam provinsi yang ia usulkan tidak semuanya memenuhi kriteria itu. Sumatera Utara dan Banten, misalnya, punya prevalensi stunting di bawah rata-rata nasional. Usulannya inkonsisten dengan kriterianya sendiri.
Ketika kebijakan dibuat berdasarkan jumlah kasus bukan prevalensi, yang kalah adalah daerah miskin dan terpencil. Anggaran mengalir ke provinsi berpenduduk besar, sementara anak di NTT dan Papua tetap stunting. Ketimpangan antardaerah makin lebar.
Komentar