Lantas, apa yang seharusnya dilakukan? Roni menawarkan tiga langkah konkret. Pertama, ubah kriteria prioritas dari jumlah kasus absolut menjadi prevalensi dikalikan tingkat keparahan dan akses layanan. Formula ini adil karena daerah dengan prevalensi tinggi tapi populasi kecil tidak lagi tersisih.
Kedua, alokasikan 30 persen anggaran MBG khusus untuk wilayah Indonesia Timur dengan skema mobile feeding unit mengingat tantangan geografis. Ketiga, pertahankan sasaran hingga anak usia 9 tahun, jangan dipangkas hanya sampai balita, karena intervensi di SD terbukti mampu mengejar ketertinggalan pertumbuhan.
“Kebijakan populis seringkali enak didengar, tapi tidak adil dilaksanakan. Rakyat harus cerdas membaca siapa yang diuntungkan dari sebuah usulan. Jika usulan hanya menguntungkan daerah dengan kursi DPR terbanyak, itu bukan untuk rakyat, tapi untuk kekuasaan,” pungkas Roni.
“Ciri kebijakan yang berpihak pada rakyat adalah keberaniannya mengutamakan daerah tertinggal, bukan yang sudah padat penduduknya. Sudah saatnya kita tidak hanya mendengar janji, tapi juga memeriksa data dan bertanya: adilkah kebijakan ini untuk seluruh Indonesia, atau hanya untuk segelintir kepentingan?” tutup Roni.
