“Jabatan Plt Rektor semestinya dievaluasi agar proses Pilrek berjalan secara netral, transparan, dan bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan,” tegasnya.
LHK juga mengungkapkan rencananya untuk mendatangi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada Selasa, 9 Juni 2026. Dalam kunjungan tersebut, pihaknya akan meminta Menteri untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan Plt Rektor UHO guna memastikan proses Pilrek berlangsung secara adil dan demokratis.
Selain itu, LHK mendorong agar dilakukan audit terhadap sejumlah proyek di lingkungan UHO oleh lembaga berwenang guna memastikan tata kelola anggaran dan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, keterbukaan dan akuntabilitas menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.
“Proses Pilrek harus berlangsung secara bersih dan terbuka. Semua pihak harus memastikan tidak ada intervensi maupun penyalahgunaan jabatan yang dapat mencederai integritas pemilihan,” katanya.
LHK menambahkan bahwa Pilrek UHO periode 2026–2030 diperkirakan menjadi salah satu pemilihan rektor paling kompetitif dalam sejarah kampus tersebut. Perhatian sivitas akademika dan masyarakat kini tertuju pada siapa saja figur yang akan berhasil menembus tiga besar sebelum memasuki tahap akhir pemilihan rektor.
Tahapan penetapan tiga calon teratas dijadwalkan berlangsung pada 30 Juni 2026, sebelum memasuki proses pemungutan suara untuk menentukan Rektor UHO periode 2026–2030.
Komentar