Dasco juga memastikan bahwa pembahasan revisi UU Polri tidak memiliki kaitan dengan jabatan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Menurutnya, wacana revisi sebenarnya sudah berkembang sejak beberapa waktu lalu dan baru dijalankan tahun ini setelah melalui berbagai tahapan pembahasan.
Romadhon menilai pendekatan komunikasi yang digunakan Dasco mencerminkan sikap politik yang tenang di tengah isu sensitif. “Masyarakat membutuhkan penjelasan yang rasional dan terbuka, bukan narasi yang memancing keresahan. Cara Pak Dasco menyampaikan substansi revisi membuat ruang diskusi publik menjadi lebih sehat,” katanya.
Sementara itu, Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pemerintah mendukung pembahasan yang dilakukan secara hati-hati dan substantif. Pemerintah ingin setiap perubahan regulasi benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta penguatan kualitas institusi kepolisian.
Pemerintah bersama DPR juga memastikan proses legislasi dilakukan secara terbuka dan memberi ruang partisipasi masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar revisi UU Polri tetap berjalan dalam koridor reformasi kelembagaan dan kepentingan nasional.
Romadhon menambahkan bahwa keterbukaan pembahasan menjadi alasan publik mulai melihat revisi UU Polri secara lebih objektif. “Ketika substansi dijelaskan secara transparan dan masyarakat diberi ruang memahami arah kebijakan, dukungan publik akan tumbuh dengan sendirinya. Itu yang mulai terlihat dalam pembahasan revisi UU Polri saat ini,” tutupnya.
Komentar