JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Pemadaman listrik massal (blackout) yang melumpuhkan Pulau Sumatera pada Jumat malam (22/5) memicu kecaman gelombang besar. Kegagalan sistem kelistrikan yang mempertemukan erornya transmisi Rumai–Muaro Bungo 275 kV dengan terpisahnya sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara dan Tengah dinilai sebagai bentuk
Bahrul ketua umum Solidaritas mahasisiwa nusantara (SMN) mengutuk keras lambatnya penanganan dan respons klise dari PT PLN (Persero). Menurutnya, monopoli hajat hidup orang banyak oleh PLN tidak boleh dijadikan tameng untuk menormalisasi pemadaman massal yang merugikan jutaan rakyat.
“Rakyat Sumatera jangan mau dicekoki kata maaf terus-menerus! Yang dibutuhkan masyarakat itu listrik menyala dan hak mereka terpenuhi, bukan sekadar rilis permohonan maaf yang tidak bisa menghidupkan kembali alat elektronik yang rusak, menyelamatkan pasien di rumah sakit, atau mengganti kerugian miliaran rupiah para pelaku usaha!” cecar bahrul dalam pernyataan resminya, Sabtu malam (23/5).
bahrul menilai, insiden blackout ini bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan bukti rapuhnya sistem mitigasi bencana kelistrikan nasional. Pemadaman total yang menghentikan urusan rumah tangga, jaringan komunikasi, hingga fasilitas vital seperti rumah sakit dan denyut nadi ekonomi regional adalah bentuk nyata dari kegagalan manajemen risiko.
Sebagai perusahaan negara yang memegang kendali tunggal atas pasokan listrik, PLN dinilai kerap berlindung di balik status “keadaan darurat” untuk menghindari tanggung jawab hukum atas buruknya pelayanan.
Komentar