”KPK ingin memastikan bahwa aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat benar-benar direalisasikan dalam bentuk infrastruktur yang bermanfaat, bukan sekadar proyek formalitas,” ujar Haerun di Kendari, Senin (11 Mei 2026).
Ia menambahkan bahwa fungsi pengawasan ini juga bertujuan untuk meminimalisir adanya potensi penyimpangan sejak dini dalam pengelolaan dana pokok pikiran dewan.
Selain meninjau asas manfaat, tim gabungan juga fokus pada aspek teknis pelaksanaan pekerjaan. Uji petik ini dilakukan untuk memvalidasi apakah kualitas, mutu, dan spesifikasi material yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kontrak kerja.
Ketegasan dalam pengawasan mutu ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gagal konstruksi atau kerusakan dini pada fasilitas publik yang baru saja dibangun.
Sebagai tindak lanjut dari kunjungan lapangan ini, Tim Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan audit mendalam terhadap seluruh kegiatan yang telah dikunjungi.
Audit tersebut akan mencakup pemeriksaan administratif dan fisik secara komprehensif. Hasil dari audit ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan masukan bagi KPK dalam menentukan langkah supervisi selanjutnya di wilayah Sulawesi Tenggara.
Komentar