JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Organisasi Visioner Indonesia memberikan tanggapan atas kritik yang disampaikan Migrant CARE dalam momentum Hari Buruh Internasional 2026. Visioner menilai sejumlah catatan yang disampaikan perlu dilihat secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan langkah-langkah perbaikan yang tengah dilakukan pemerintah.
Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, Akril Abdillah menyatakan bahwa isu perlindungan pekerja migran memang masih menghadapi tantangan, namun menyebut pemerintah tidak sepenuhnya “absen” sebagaimana dikritik. Menurut mereka, berbagai reformasi kelembagaan dan kebijakan sedang berjalan, termasuk transformasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang justru bertujuan memperkuat koordinasi dan perlindungan secara lebih sistematis.
“Perubahan kelembagaan ini tidak bisa dinilai instan. Tahap konsolidasi adalah hal wajar dalam proses transisi, dan justru menjadi fondasi penting untuk penguatan perlindungan ke depan,” ujarnya.
Terkait tudingan minimnya lapangan kerja dalam negeri, Visioner Indonesia menilai pemerintah saat ini tengah mendorong berbagai program strategis untuk membuka peluang kerja, mulai dari pembangunan infrastruktur, industrialisasi, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru. Mereka juga menyoroti kebijakan penyediaan hunian pekerja dan akses pembiayaan murah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan buruh secara menyeluruh.
Dalam isu perdagangan orang dan fenomena forced criminality, Visioner Indonesia sepakat bahwa hal tersebut merupakan ancaman serius. Namun demikian, mereka menilai pemerintah telah menunjukkan respons melalui penguatan kerja sama internasional dan peningkatan pengawasan terhadap jalur penempatan pekerja migran, khususnya di kawasan rawan seperti Mekong.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Upaya diplomasi dan kerja sama lintas negara terus diperkuat untuk menangani kejahatan transnasional, termasuk perdagangan orang dengan modus baru,” lanjutnya.
Komentar