Akril juga menanggapi kritik terkait anggaran perlindungan pekerja migran. Menurut mereka, pengelolaan anggaran negara harus dilihat dalam konteks prioritas nasional yang lebih luas, namun bukan berarti sektor perlindungan diabaikan.
“Pemerintah tetap mengalokasikan sumber daya untuk perlindungan pekerja migran, meskipun di saat bersamaan juga harus menjawab tantangan pembangunan lain yang tidak kalah penting,” jelasnya.
Lebih lanjut, Akril menolak anggapan bahwa pekerja migran diposisikan sebagai komoditas. Mereka menilai penempatan tenaga kerja ke luar negeri tetap merupakan bagian dari strategi ekonomi yang sah, selama diiringi dengan sistem perlindungan yang kuat.
“Yang perlu diperkuat adalah tata kelola dan perlindungannya, bukan menghentikan peluang kerja di luar negeri. Migrasi kerja tetap menjadi hak warga negara yang harus difasilitasi secara aman dan bermartabat,” tegasnya.
Sebagai penutup, Ia mendorong adanya kolaborasi konstruktif antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, termasuk Migrant CARE, guna memperkuat sistem perlindungan pekerja migran secara berkelanjutan.
