Senada dengan hal tersebut, Romadhon menegaskan bahwa tanpa jaminan keamanan, program penataan kota sehebat apa pun akan berujung sia-sia. “Percuma kita bicara soal pembangunan infrastruktur mewah jika pedagang kecil di trotoar masih harus menyisihkan uang hasil jerih payahnya untuk para preman yang merasa menguasai wilayah tersebut tanpa tersentuh hukum,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Kevin Wu memberikan beberapa poin dukungan sekaligus desakan kepada Pemprov DKI. Pertama, ia meminta penguatan sistem pelaporan warga yang anonim dan cepat tanggap.
Kedua, penempatan personel keamanan di pusat keramaian ekonomi seperti Tanah Abang harus diperketat. Ketiga, ia mendesak adanya tindakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera agar aksi serupa tidak terus berulang.
DPRD DKI Jakarta melalui Komisi A berjanji akan terus mengawal isu ini dalam rapat-rapat kerja bersama mitra terkait. Kevin tidak ingin melihat warga Jakarta terus-menerus merasa was-was saat mencari nafkah. Baginya, kehadiran negara harus dirasakan secara nyata di lapangan, bukan sekadar hadir saat kamera ponsel warga mulai merekam aksi kriminalitas yang sudah terlanjur terjadi.
Sebagai penutup, JagaJakarta berharap ada sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan aspirasi yang dibawa oleh Kevin Wu. “Romadhon mengingatkan bahwa Jakarta tidak bisa dikelola dengan cara-cara lama yang membiarkan premanisme tumbuh subur. Kita butuh aksi nyata di lapangan, bukan sekadar retorika atau janji-janji manis saat rapat di gedung dewan saja,” pungkasnya menutup pembicaraan.
Komentar