“Kami menitipkan pesan agar forum ini dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi. Tidak boleh lagi ada perbedaan data kemiskinan, pertanian, maupun kesehatan antarinstansi. Dengan Satu Data Indonesia, kita harus menggunakan satu rujukan data yang sama agar tidak ada keraguan dalam pelaksanaan program pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, peran walidata daerah dinilai sangat penting dalam menjamin kualitas data. Walidata tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul data, tetapi juga memastikan validitas, konsistensi, dan keterpaduan data sebelum dipublikasikan.
Sementara itu, Perencana Ahli Madya Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas, Fandi P. Nurzaman, menekankan bahwa pembangunan ke depan harus berbasis data, bukan asumsi.
“Perencanaan pembangunan harus berangkat dari fakta di lapangan. Dengan data yang baik, program yang dijalankan akan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Indeks Satu Data Indonesia kini menjadi salah satu indikator penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sekaligus bagian dari indikator reformasi birokrasi dan pemerintahan digital. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelolaan data di daerah menjadi hal yang mendesak.
Komentar