Sikap humanis dari para pejabat Satpol PP menjadi kunci utama agar kebijakan pemerintah tidak terus-menerus berujung pada kericuhan. Pejabat yang hanya mengandalkan perintah tanpa turun ke bawah melihat kondisi lapangan harus segera dievaluasi karena hanya akan menciptakan masalah baru. “Kita butuh pejabat yang bisa merangkul, bukan yang hobinya cuma main sita tanpa ada sosialisasi yang jelas di awal,” ujar, Romdon.
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satpol PP kini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi oleh pihak Balai Kota. Pejabat yang tidak bisa menginstruksikan anak buahnya untuk bertindak sopan harus berani dicopot atau dipindah tugaskan ke posisi lain. Jakarta tidak butuh petugas yang hanya mengandalkan otot, tapi butuh aparatur yang punya hati dalam menjalankan tugas berat menjaga wajah ibu kota.
Jika penertiban terus-menerus menjadi polemik dan viral karena aksi kekerasan, maka kepemimpinan Pramono dianggap gagal dalam manajemen konflik. Rakyat butuh solusi lokasi relokasi yang layak dan strategis, bukan sekadar diusir dari bahu jalan tanpa kejelasan nasib setelahnya. Inilah bentuk kritik membangun agar kebijakan penataan kota tidak dianggap sebagai bentuk penindasan terhadap kelompok ekonomi lemah yang sedang berjuang.
Ke depannya, publik berharap Jakarta bisa tertata serapi kota-kota maju di dunia tanpa harus mengorbankan sisi kemanusiaan sedikitpun. Keterbukaan informasi dan komunikasi dua arah adalah kunci agar tidak ada lagi drama penertiban yang merugikan nama baik pemerintah daerah. “Semua bisa rapi kalau pemimpinnya mau buka mata dan telinga mendengar keluhan dari bawah sebelum bertindak,” pungkas Koordinator JagaJakarta, Romdon.
Komentar