JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas pasokan liquefied petroleum gas (LPG) nasional. Salah satunya dengan menginstruksikan kilang LPG swasta agar memprioritaskan penjualan produksinya kepada PT Pertamina Patra Niaga.
Kebijakan ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) sebagai langkah mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan LPG, khususnya untuk kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Ditjen Migas, Rizwi Jilanisaf Hisjam, menjelaskan bahwa selama ini sebagian produksi LPG swasta disalurkan ke sektor industri. Namun kini, pemerintah mengarahkan agar pasokan tersebut terlebih dahulu ditawarkan kepada Pertamina untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat.
“Produksi LPG dari kilang swasta yang sebelumnya dijual ke industri, kini diprioritaskan untuk ditawarkan kepada Pertamina Patra Niaga guna memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam rapat kerja bersama DPR RI.
Selain pengalihan pasokan domestik, pemerintah juga memperkuat strategi dengan melakukan diversifikasi impor LPG, terutama dari kawasan Asia dan ASEAN. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber negara pemasok.
Berdasarkan data Ditjen Migas, kebutuhan LPG nasional sepanjang Januari hingga Februari 2026 mencapai sekitar 1,56 juta metrik ton, atau setara 26.000 metrik ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 83,97% masih bergantung pada impor, sementara produksi dalam negeri hanya menyumbang sekitar 130.000 metrik ton.
Komentar