“Upaya makar dalam bentuk apa pun jelas bertentangan dengan hukum dan konstitusi negara. Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap dinamika politik harus diselesaikan melalui mekanisme demokrasi yang sah, bukan melalui tekanan atau narasi yang berpotensi melanggar hukum,” tegasnya.
Menurut Akril, mekanisme pergantian kepemimpinan nasional telah diatur secara jelas melalui konstitusi dan pemilihan umum. Oleh karena itu, setiap aspirasi politik seharusnya disalurkan melalui jalur yang legal dan demokratis.
Visioner Indonesia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam polarisasi yang dapat mengganggu agenda pembangunan nasional, terlebih di tengah tantangan global yang membutuhkan persatuan dan kolaborasi nasional.
“Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga keutuhan bangsa. Kritik tetap penting, tetapi harus bersifat konstruktif dan tidak mengarah pada upaya-upaya yang melanggar hukum atau merusak stabilitas negara,” tutup Akril.
Dengan pernyataan ini, Visioner Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga demokrasi yang sehat, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta mendukung stabilitas nasional demi kemajuan Indonesia.
